Sab. Des 14th, 2019

Profil PPID

P R O F I L

PPID PEMBANTU

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVSU


Alamat : Jl. Sakti Lubis No7R, Medan
Telepon:(061) 7867465
fax : (061) 7867338
e-mail: disbinamarga@sumutprov.go.id 

Hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Indonesia telah menetapka Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Sumatera Utara dan sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Sumatera Utara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan  sebagai Tim Pertimbangan PPID Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ditetapkan sebagai  PPID Pembantu yang bertugas untuk membantu PPID Utama dalam hal pengelolaan informasi publik di bidang kebinamargaan dan jasa konstruksi.

Keberadaan Undang – undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Tugas dan Kewenangan PPID Utama dan PPID Pembantu  Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 Ayat (1),  PPID Pembantu memiliki tugas sebagai berikut:

  1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjmin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mmegpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup SKPD untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayananinformasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.

PPID Pembantu mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan informasi;
  2. dokumentasi arsip;
  3. pelayanan informasi; dan
  4. pelayanan dan penyelesaian sengketa

VISI – MISI – MOTTO

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVSU

VISI
Terwujudnya pelayanan informasi yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MISI

1.  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia