Sab. Des 14th, 2019

SOP Pelayanan Informasi

  1. Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis  yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam   rangka   mewujudkan   keterbukaan   tersebut, Pemerintah telah menerbitkan  Undang-undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi  Publik.  Dengan  adanya  Undang-undang  ini, diharapkan partisipasi publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  akan  semakin  optimal, yang  pada akhirnya   dapat   mendorong   terwujudnya   penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga   negara   untuk   memperoleh   informsi   mengenai   kebijakan publik. Masyarakat  secara  individu dan  institusi   dapat  meminta  dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang   untuk   memperoleh   informasi   publik,   dimana   setiap   Badan   Publik mempunyai  kewajiban  dalam  menyediakandan  melayani  pemohon  informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Terkait  dengan  itu,  PPID  Pembantu  Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi  Sumatera Utara  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Dasar Hukum

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;

c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017.

3. Maksud Dan Tujuan

Standar  Operasional Prosedur  (SOP)    Pelayanan  Informasi  Publik  ini  sebagai acuan  mengenai  ruang  lingkup,  tanggungjawab  dan  wewenang  Pejabat Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   (PPID) Pembantu   pada   Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi   Provinsi   Sumatera Utara dalam penyediaan informasi melalui  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  Pelayanan Informasi Publik.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

a.  Mendorong   terwujudnya   implementasi   Undang-Undang   Keterbukaan Informasi  Publik  secara  efektif  dan  hak-hak  publik terhadap  informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

b.  Memberikan  standar  bagi  PPID Pembantu  pada  Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara dalam  melaksanakan Pelayanan Informasi Publik .

c. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara.